Babinsa Bedayu Talang Koramil 0821/03 Senduro Lumajang Hadiri Pelantikan dan Bimtek KPPS.

Saat pelantikan berlangsung

Lumajang (suarasatunews) 
Guna mempersiapkan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 yang akan dilaksanakan beberapa hari mendatang, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang ada di setiap tingkat penyelenggara, diberikan legalitas agar dalam menjalankan tugasnya mempunyai kekuatan hukum.  

Seperti yang dilaksanakan di Desa Bedayu Talang Kecamatan Senduro kabupaten Lumajang, dilaksanakan pelantikan dan pemberian bimtek bagi anggota KPPS yang bertempat di Balai Desa Bedayu Talang, Sabtu (2/6/2018).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh PPS Kecamatan Senduro, Babinsa Bedayu Talang, Kepala Desa dan staf, serta seluruh anggota KPPS Desa Bedayu Talang.

Dalam kesempatan tersebut Koptu Aryono selaku Babinsa Bedayu Talang mengatakan, bahwa dalam menjalankan tugasnya, setiap anggota KPPS hendaknya selalu netral dan bertanggung jawab agar tidak terjadi permasalahan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan di wilayah.

“Dalam pelaksanaan pilkada nanti, Desa Bedayu Talang terdapat 4 TPS yang tersebar di wilayah, untuk itu peran aktif anggota Linmas sangat diperlukan untuk membantu menjaga keamanan dan ketertiban setiap lokasi TPS,” tambahnya.

“Mari bersama kita ciptakan pilkada serentak 2018 ini menjadi pemilu yang jujur, aman dan damai khususnya di wilayah Desa Bedayu Talang demi kemajuan dan kesejahteraan bersama,” Ajak Kopda Aryono.

Sementara itu Silowati, Sekretaris PPS Desa Bedayu Talang  dalam penyampaian materi Bimtek mengatakan bahwa kegiatan Bimtek merupakan rangkaian kegiatan berjenjang yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka mempersiapkan hari pemungutan dan penghitungan suara yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang.

”Dengan dilaksanakannya Bimtek kepada anggota KPPS diharapkan seluruh proses yang dilaksanakan di TPS dapat berjalan dengan lancar dan seluruh administrasi di TPS dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pihak terkait sampai saat pelaksanaan rekapitulasi ditingkat PPK,” lanjutnya.

“Semoga dalam pelaksanaan pilkada mendatang berjalan sesuai dengan peraturan dan setiap anggota KPPS berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditentukan dan jangan sampai melanggar aturan yang telah ditetapkan,” harap Silowati.(TIM

Tidak ada komentar:

Berkomentarlah sesuai tema tulisan dengan tetap beretika dan satun. Jika komentar anda melanggar UU ITE, adalah diluar tanggung jawab kami.

Diberdayakan oleh Blogger.